Hasilkan Solusi Strategis ,UMC Pimpin Hibah Kompetitif Nasional Soal Optimalisasi Kawasan Hutan Mangrove Berbasis Ekonomi Biru

UMCPRESS.ID - Kawasan hutan mangrove yang selama ini sebagai benteng alami penahan abrasi arus air laut mengalami perubahan menjadi area yang ditempati oleh manusia dalam menjalankan aktivitasnya hidupnya. Efek dari perubahan tata guna lahan tersebut mengakibatkan daerah pesisir sangat rawan bencana.

Untuk itu, beragam upaya, termasuk penelitian dilakukan untuk mencari solusi agar optimalisasi kawasan hutan manggrove bisa sesuai harapan.  

Berkaitan dengan itu,  Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC)  kembali menorehkan prestasi dengan  berhasil meraih hibah kompetitif nasional dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristekdikti)  melalui skema hibah Fundamental Regular dengan Tema "Pengembangan model sinergi Komunikasi Unsur agamawan dan militer dalam optimalisasi kawasan hutan mangrove berbasiskan ekonomi biru"

Adapun Ketua Tim Peneliti UMC, Dr. Nurul Chamidah yang beranggotakan dari Universitas Trunojoyo Madura, Moh. Imron Rosyidi, M.Sc , IAIN Syekh Nurjati Cirebon Andri Aziz Putra, M.Phil dan Universitas Pertahanan RI, Kolonel Laut TNI Dr. Panji Suwarno, MM

Menurut Nurul, penelitian ini telah dilakukan semenjak bulan Juni hingga akan terus dilaksanakan hingga pada Akhir November mendatang. Namun riset dan kegiatan serupa yang dilakukan oleh Ketua Tim peneliti dari Universitas Muhammadiyah Cirebon telah dilakukan dari awal tahun 2020 hingga saat ini.

Riset dilaksanakan dengan mengkaji persoalan mangrove dari unsur pentahelix stakeholder, mulai dari BUMN, masyarakat, kementerian, militer dan akademisi.

Jauh sebelum melakukan program ini, Nurul dan Tim pun menghadap Maulana Habib Lutfi bin Yahya yang menekankan bahwa mangrove tidak akan jalan jika tidak ada komitmen kuat dari pemerintah khususnya perintah daerah yang memiliki kawasan pesisr yang dalam kewenangannya. Selain itu, ide ini juga dikuatkan oleh Rektor Unhan Prof. Amarullah Oktavian yang memiliki gagasan sinergi agamawan dan militer.

Tentunya, hasil pertemuan diatas menjadi penguat pada Forum Group Discussion diselenggarakan pada 21 September 2023 di ruang pertemuan lantai 8 gedung Pasca Sarjana Universitas Pertahanan RI jln Salemba Jakarta ini berhasil mendatangkan para aktor nasional yang mewakili lembaga besar dari Militer, Agamawan dan kementerian/badan terkait.

" Kami melibatkan sinergi berbagai Institusi lintas sektoral seperti   Muhammadiyah, LPBI PBNU, JATMAN, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Dirjen Kelautan dan Tata Ruang, Parisada Hindu Dharma Indonesia dan Aspotmar KASAL untuk riset tersebut," ujar Nurul.

Selain itu, sambung Nurul, Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat (Aster KASAD) Mayor Jenderal TNI H. Achmad Daniel Chardin, S.E., M.Si  memandang kajian ini sangat penting. Kehadiran Jenderal TNI H. Achmad sebagai bukti atensi TNI mendukung upaya-upaya strategis nasional, khususnya menjaga lingkungan.

FGD diawali dengan presentasi riset dengan judul Quo Vadis Blue Ekonomi Indonesia Diskusi Komparasi Perspektif Antara Agamawan dan Militer yang dipaparkan Mohammad Imron Rosyidi, M.Sc dari Universitas trunojoyo Madura.

Hasil pertemuan tersebut memperoleh beberapa hasil

1.     Setiap lembaga dan organisasi agamawan dan militer serta kementerian telah melakukan kegiatan penanaman mangrove sebagai bentuk keterlibatan pada pelestarian mangrove. Namun hal ini baru sekedar penanaman belum sampai pada taraf pemeliharaan dan pengawasan.

2.     Kerjasama antara agamawan, militer dan kemterian terkait mangrove sudah dilakukan (sinergi naturalisasi) sebagi bentuk komitmen terhadap Pembangunan Negara. Namun belum ada program nasional dengan MOU secara mengikat.

3.     Kekuatan militer baik TNI AD dan AL yang memiliki iklim komando kuat merupakan kekuatan untuk menggerakan kerja optimasisais kawan mangrove. Sebab dari prespektif militer, mangrove yang tebal merupakan benteng pertahanan militer dari alam yang membuat musuh tidak bisa langsung masuk kewilayah masyarakat. Ancaman musuh bisa dari militer dan militer.

4.     Pemaparan dari wakil sekretaris Jenderal PBNU yaitu Sidrotun Naim, S.Si., M.Mart.St., MS., M.S., M.P.A., Ph.D, memaparkan bahwa peran agamawan atau lebaga agama bukan sekedar sebagai peredam konflik dimasyarakat semata, namun perlu adanya isu mangrove sebagai “mainan baru” yang melihat mangrove bukan sekedar isu lingkungan namun harus dilihat dalam kacamata ekonomi yang seksi untuk dibicarakan dan dilakukan. Begitupun dengan PBNU yang sudah menjadikan program 100 tahun kedua PBNU yaitu Merawat Jagat membangun Peradaban.

5.     PP Muhammadiyah menilai bahwa kekuatan militer dan agamawan itu sangat potensial dengan sami’na waatona ulama kepada santri/jamaahnya dapat meggerakkan massa dengan begitu mudah. Perlu sinergi PBNU dan Muhammadiyah dalam mengembangkan kawasan pesisir. Saat ini isunya sudah merambah pada environmental social and governance.

6.     Komitmen dari JATMAN yang disampaikan langsung oleh sekjennya yaitu KH.Dr. mashudi, M,Ag bahwa hasil pertemuan sufi dunia menilai bahwa ikhtiar menjaga alam ini sangat penting.

7.     Begitupun dengan ketua Lembaga penanggulangan Bencana Indonesia dan Perubahan Iklim PBNU, membutuhkan dan menumbuhkan kembali Fiqih Bi’ah (fiqih Lingkungan).

8.     Pihak KKP sebagai kementerian yang membawahi ekonomi biru ini dengan tegas bahwa dibutuhkan forum bersama yang mewadahi agamawan dan militer untuk siapa mengerjakan apa. Hal ini sebagai bentuk kerja berkelanjutan bukan project hanya menanam saja.

Senada dengan hal tersebut, BRGM (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove) yang merupakan badan dibawah langsung oleh presiden menyatakan butuh komitmen kuat bukan sekedar kewajiban kerja unit lembaga. Kerja lingkungan terus berlanjut, meski badan/lembaganya sudah tidak ada lagi.

Diakhir FGD, Nurul menganalisa bahwa  lembaga terkait masih menilai mangrove sebagai tanaman dengan program kelestarian lingkungan hidup, namun belum sampai pada proses optimasisasi mangrove dengan niilai ekonomi seperti pemanfaatan  sebagai eduwanawisata mangrove.

Kendati demikian, Nurul tetap mengapresiasi semua pihak yang memiliki pandangan yang sama bahwa optimalisasi kawasan hutan mangrove menjadi tanggungjawab bersama, tidak hanya pada satu institusi tapi seluruh elemen.

Keberadaan hutan mangrove dinilai sebagai solusi tepat membantu menstabilkan ekosistem dan mencegah erosi atau abrasi air laut di kawasan pesisir pantai. Fungsi mangrove juga menyediakan perlindungan alami untuk penduduk di daerah pesisir dengan mencegah abrasi dan menyerap dampak gelombang laut saat cuaca ekstrem seperti angin topan menerjang wilayah tersebut.

"Hutan mangrove juga memiliki peran penting bagi ekosistem. Sebab, akar mangrove yang lebat dapat membantu mengikat dan membangun kepadatan tanah," ujar Nurul.

Nurul mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang memberikan sumbangsih gagasan guna menemukan model sinergi yang tepat dan menjawab persoalan ini dalam proses sinergi komunikasi ini.

Perlu disampaikan bahwa Narasumber Focus Group Disscussion sebagai berikut:

1.       Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, SE., M.Si Asisten Teritori Kepala Staf Angkatan Darat (ASTER KASAD)

2.       Kolonel Laut (P) Indra Joko Rerangin, Paban IV Komsosmar Apotmaral.

3.       Asisten Potensi Maritim, Kepala Staf Angkatan Laut (ASPOTMAR KASAL)

4.       Djihadul Mubarok, S.E., M.H, Sekretaris Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah .

5.       Sidrotun Naim, S.Si., M.Mart.St., MS., M.S., M.P.A., Ph.D, Wakil Sekeretaris Umum PBNU.

6.       Maskut Candranegara, M.Pd, Lembaga Penanggulangan Bencana Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBI PBNU).

7.       Dr. KH. Mashudi, M.Ag, (hadir melalui Zoom meeting)   Sekretaris Jenderal Jam’iyah Ahlith Thoriqoh Al-Mu’tabaroh An-Nadhliyah (JATMAN).

8.       Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, S.E., MS.i             Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).

9.       Hery Gunawan Daulay (hadir Melalui Zoom meeting) Katimja Restorasi.