Gedung Juanda Jadi Saksi, UMC Lepaskan 1200 Mahasiswa KKM Kolaboratif Nasional

UMCPRESS.ID - Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC), Arif Nurudin melepaskan 1200 mahasiswa peserta Kuliah Kerja Masyarakat (KKM) Kolaboratif Nasional di depan gedung Ir Juanda kampus 2 UMC, Senin (8/8/2022).

Menurut Arif, KKM kolaboratif Nasional  melibatkan berbagai Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

" Gedung Ir Juanda UMC menjadi saksi pelepasan 1200 Mahasiswa KKM koloboratif 2022 ini," kata Arif. 

Dijelaskan Arif, UMC mengadakan 3 jenis KKM Kolaboratif, diantaranya: KKN MAs, KKN LLDIKTI Jabar  dan KKN Internasional. 

KKM Kolaboratif Nasional, kata Arif, selain melibatkan UM Cirebon dan UM Purwokerto, juga UM Tangerang, UMY, UHAMKA, STF Muh Cirebon ada 1 non PTM yaitu Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama. KKM Kolaboratif Nasional tahun ini melibatkan UM Cirebon dan UM Purwokerto, juga UM Tangerang, UMY, UHAMKA, STF Muh Cirebon ada 1 non PTM yaitu Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragam.

"Adapun tajuk KKM 2022 ini "Menggali Potensi Desa Wisata dan Bebas Stunting Menuju Jabar Juara," ucap Arif. 

Merujuk ke tema, Arif menjelaskan bahwa sektor pariwisata memberi dampak yang sangat besar bagi masyarakat, terutama masyarakat desa di Jawa Barat yang tengah berjuang agar terbebas dari stunting.

UMC, kata Arif, sebagai institusi pendidikan berperan strategis membantu pemerintah, khususnya Jabar agar menjadi juara. 

"Output kegiatan KKM tahun ini mendorong agar mahasiswa dapat membuat laporan potensi wisata desa dan kondisi stunting di lokasi KKM," ucap Arif.

Dalam kesempatan ini, Arif mengingatkan seluruh mahasiswa peserta KKM agar menjalankan program kerja secara  profesional dan optimal. Karena kegiatan KKM dinilai  sebagai bentuk sumbang saran kampus bagi pembangunan, dan pengembangan iptek, sosial, ekonomi dan budaya.

“Karena perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai motor penggerak dalam mensukseskan pembangunan desa wisata,” ujarnya.

“Kehadiran mahasiswa dalam program KKM Kaloboratif menjadi energi baru dalam mengawal pembangunan di desa," tambah Arif. 

Perlu diketahui, KKM Kolaboratif Nasional juga bekerjasama dengan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekjen DPR RI yakni survey anggaran desa di lokasi KKM.