Sambangi UMC, PKAKN BK DPR RI Bahas Akuntabilitas Tata Kelola Keungan Daerah

Sambangi UMC, PKAKN BK DPR RI Bahas Akuntabilitas Tata Kelola Keungan Daerah

Sambangi UMC, PKAKN BK DPR RI Bahas Akuntabilitas Tata Kelola Keungan Daerah
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian (BK) DPR RI, Helmizar menyerahkan cinderamata kepada Rektor UMC, Arif Nurudin (Foto: Istimewa)

UMCPRESS.ID - Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon, Arif Nurudin mengatakan pengelolaan keuangan daerah memerlukan terobosan juga kajian comprehensive.

Hal ini disampaikan Arif saat menerima kunjungan Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian (BK) DPR, Helmizar  beserta rombongan di UMC, Jum'at (26/2/2021)  

"Kunjungan Kepala PKAKN berserta rombongan Anggota DPR RI  ini membawa misi mulia, yakni memberikan informasi terkait kajian akuntabilitas keuangan Negara," ungkap Arif 

Sementara itu, Helmizar menilai dinamika akuntabilitas keuangan negara yang di kelola daerah dinilai perlu mendapatkan perhatian bersama. 

Karenanya, tujuan dari kunjungan dengan tema "Uji Pakar Atas Hasil Kajian Akuntabilitas Keungan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Pembahasan MOU" ini adalah meminta masukan dari pakar dan  akademisi untuk melakukan pengujian transferability melalui validitas eksternal. 

Kehadiran pakar pun diharapkan untuk memberikan informasi terkait hasil kajian dari PKAKN BK DPR RI. 

"Kami perlu mendengar tanggapan dan masukan dari pakar atas suatu kajian yang sudah kami lakukan. Maka pada kesempatan ini akan kami paparkan analisis atas kesimpulan dari hasil kajian  agar dapat dijadikan saran dan masukan yang berguna bagi penyempurnaan hasil kajian yang telah diperoleh," ucap Helmizar  yang didampingi oleh Fajri Ramadhan ( Analis APBN), Armey Adelia (DPR RI), Teuku Surya (DPR RI), Eni Fareza ( DPR RI) dan Nurul Azmi (DPR RI).

Helmizar menyebutkan ada tiga hal yang patut menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan dalam upaya mengevaluasi dan penentuan langkah perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Berikut tiga fakta menarik yang perlu disoroti, di antaranya: 

  1. Komitmen pemerintah daerah yang ditunjukan melalui implententasi Standard Operational Procedure (SOP) dan sistem berbasis etektronik sangat berperan dalam mereduksi pernrasalahan akuntabilitas keuangan dan kerugian daerah.
  2. Belum memadainya kapasitas aparatur dalam memahami peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah menyebabkan pelaksanaan sejumlah program dan proyek yang ada di daerah belum sepenuhnya sesuai dengn ketentuan sehingga berdampak pada kerugian daerah.
  3. Optimalisasi peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)" baik yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun inspektorat daerah yang ada di Provinsi /Kabupaten/Kota untuk menekan kerugian daerah.

Berangkat dari tiga hal diatas, maka  penegakan hukum sangat diperlukan untuk menjamin berbagai perangkat aturan untuk bisa diejawantahkan.

Sebagaimana peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 Maret 2019 di Jakarta, dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

Selain kebijakan konstruksi hukum yang jelas, perlunya kebijakan lain yang melibatkan banyak unsur, termasuk Perguruan Tinggi dan elemen lain, yang yang tujuannya untuk memastikan kepala daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dengan aturan yang berlaku. 

Artinya, tidak serta-merta diberikan begitu saja, namun Pemda perlu melakukan penyelarasan dengan pemerintah pusat. Seperti kebijakan fiskal di daerah, pengenaan pajak dan penyusunan APBD. 

Dikabarkan, pertemuan berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan dihadiri oleh seluruh Pejabat dan Dekan UMC. Diantaranya: Ahmad Yusron (Dekan FISIP), Elya Kusuma Dewi (Dekan FH), Aip Syarifudin (Dekan FAI), Sari Laelatul Qodriah (Dekan FE), Uus Husni Mahmud (Dekan Fikes),  Nuri Kartini (Fakultas Tekhnik), Dewi Nurdiyanti (Dekan FKIP) dan Cicih Nurasih (Kabiro UMC).

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan MOU antara UMC dan SetJen DPR RI untuk penguatan kelembagaan yang lebih kontributif, yang dijadwalkan pada 16-18 Maret di wisma DPR RI.